Oleh: Fransiscus Go
A. Kondisi Indonesia Saat Ini
HARAPAN yang diletakkan para pemimpin bangsa dengan gagasan Indonesia Emas 2045 membawa banyak perubahan di segala lini kehidupan bangsa. Bonus demografi pada 2020-2035 menghadirkan peluang besar bagi Indonesia untuk melakukan lompatan menuju status negara maju.
Di tengah gairah dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045, ada banyak masalah yang menyertai saat ini. Kita sedang dihadapkan pada masalah meningkatnya pengangguran, demo kenaikan UMR, daya beli masyarakat merosot, merebaknya judi online, dan pinjaman online. Dua masalah terakhir merupakan akibat dari meningkatnya pengangguran sehingga masyarakat ingin menjadi kaya secara instan.
Fenomena judi online dan pinjaman online kian meresahkan, merusak stabilitas ekonomi rumah tangga dan masyarakat. Masyarakat kecil yang terdesak kebutuhan dan kesulitan mengambil jalan pintas dengan mengambil pinjaman online.
Tidak sedikit pemberitaan masyarakat yang memilih bunuh diri karena tidak sanggup membayar dan menanggung malu akibat pinjaman online. Judi online juga jadi wabah mengerikan bagi banyak laki-laki yang tergiur dengan kemenangan sesaat. Mereka sulit lepas dari jeratan judi online ketika sudah terjerumus. Akal sehat hilang, harta benda terkuras, dan dampaknya menghancurkan banyak keluarga.
Pinjaman online dan judi online mengakibatkan masyarakat banyak kehilangan pekerjaan. Mereka tidak lagi dapat berpikir jernih dan bekerja sebagaimana mestinya karena sibuk gali lubang-tutup lubang. Kondisi perekonomian yang tidak stabil inilah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun drastis. Para pelaku UMKM pun mengeluhkan hasil penjualan yang menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Menurunnya daya beli masyarakat juga disebabkan oleh gaji UMR yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, para pekerja dan buruh menuntut kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen. Tuntutan tersebut berdasar survei yang menunjukkan 64 komponen hidup layak akan naik rata-rata 12 persen. Pada sisi lain, kenaikan upah minimum yang terlalu drastis menimbulkan keberatan bagi kalangan pengusaha yang berusaha mempertahankan usahanya.
Menurut BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 mencapai 4,91 persen dan hanya turun 0,41 persen dibandingkan Agustus 2023. Sebanyak 7,47 juta rakyat menganggur, jumlah ini meningkat dibanding Februari 2024 sebanyak 7,20 juta pengangguran.
Tingginya pengangguran ini disebabkan oleh para pencari kerja tidak memiliki keterampilan memadai dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kerap terjadi. Selain itu, lapangan kerja yang tersedia masih kurang sehingga belum bisa menyerap pengangguran yang ada.
Dengan populasi mencapai 280 juta, Indonesia memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat inovasi teknologi informasi, termasuk pengembangan kecerdasan buatan (AI). Berdasar survei dari Statista Consumer Insights (2023), Indonesia menempati peringkat ke-4 negara paling antusias dengan AI, termasuk ChatGPT dalam kehidupan sehari-hari.
Studi Kearney (2020), memproyeksikan pemanfaatan AI akan menyumbang peningkatan PDB Asia Tenggara sebesar 1 triliun dolar AS pada tahun 2030. Di Indonesia sendiri, AI berpotensi menyumbang 12 persen dalam peningkatan PDB nasional atau sekitar 366 miliar dolar AS pada tahun 2030. Potensi AI perlu diupayakan secara matang dengan mempersiapkan SDM yang mumpuni. Dengan demikian, generasi muda Indonesia tidak hanya menjadi obyek, tapi juga subyek yang turut mengembangkan teknologi AI di negeri sendiri.
B. Kondisi Sumber Daya Manusia Indonesia
Berdasar BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada November 2024 meningkat 0,63 poin dari tahun sebelumnya yaitu 75,02. Angka IPM ini masih tertinggal dari negara maju yang nilainya di atas 80. Hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2024 menempatkan tingkat daya saing keahlian sumber daya manusia (SDM) Indonesia naik ke peringkat 46 dunia pada 2024 dari peringkat 47 pada tahun lalu.
Perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan membuat banyak pengangguran. Ribuan tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 63.947 tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari sampai dengan Oktober 2024. Jumlah PHK dari Provinsi DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja atau sekitar 22,68 persen
Perusahaan mengalami kebangkrutan karena harus menaikkan produktivitas lebih dari 7% untuk menyerap kenaikan-kenaikan biaya operasional. Contohnya, kenaikan gaji, bahan baku, pelemahan rupiah, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia mengalami deflasi berturut-turut sejak Pandemi Covid-19. Bahkan, selama lima bulan beruntun terjadi deflasi sejak Mei 2024.
Deflasi terjadi karena uang banyak tersimpan di bank dan berkurangnya peredaran uang di masyarakat. Permintaan terhadap barang dan jasa menurun karena melemahnya daya beli masyarakat. Deflasi selama 5 bulan sudah menyerupai krisis. Salah satu pemicu deflasi adalah menurunnya pendapatan masyarakat dari kelas menengah dan kelas bawah.
Demi mengatasi banyaknya jumlah pengangguran, pemerintah dan swasta bisa berkolaborasi untuk membuka lapangan pekerjaan padat karya. Selain itu, pemerintah bisa menyosialisasikan pengembangan keterampilan kerja untuk masyarakat melalui balai latihan kerja (BLK). Tenaga kerja terampil perlu diperbanyak untuk menyerap angka pengangguran. Contoh, BLK bisa melatih tenaga kerja menjadi teknisi, tukang las, penjahit, termasuk kejuruan TIK (teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya, desain grafis, digital marketing, dan konten kreator.
Kolaborasi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dan BP2MI dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di pasar global. Tenaga kerja Indonesia yang terampil sudah terbukti bisa bersaing di kancah global. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat sejumlah kebijakan yang semakin memudahkan penyerapan tenaga kerja Indonesia di luar negeri berikut jaminan keamanan mereka.
BP2MI sendiri saat ini sudah melakukan kerja sama dengan sejumlah sekolah tinggi sampai dengan universitas untuk mengirimkan lulusan mahasiswa vokasi ke luar negeri. Dengan pembekalan yang memadai, sudah terbukti tenaga kerja di Indonesia diminati di luar negeri. Selain menyiapkan keterampilan kerja, penguasaan bahasa asing juga menjadi salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh setiap calon tenaga kerja.
Pada saat ini tenaga kerja terampil yang banyak dikirim ke luar negeri adalah pekerja konstruksi dan pabrik, perawat dan pekerja kesehatan, pekerja di sektor perhotelan dan pariwisata, pekerja di sektor minyak dan gas, pekerja di sektor keuangan dan perbankan, pekerja kreatif, tenaga kuliner, dan pekerja di bidang teknologi. Pekerja migran menyumbang devisa rata-rata sebesar 227 triliun rupiah per tahun. Jumlah ini merupakan penyumbang devisa terbesar setelah migas.
Dalam hal perolehan devisa, Indonesia bisa memaksimalkan lagi potensi penerimaan devisa dari pekerja migran. Dalam hal perolehan devisa, Indonesia masih tertinggal dari Filipina. Filipina memperoleh devisa negara yang menyumbang sebesar 20% untuk pendapatan negaranya. Jika Indonesia bisa memaksimalkan perolehan devisa negara dari pekerja migran tentu hal ini akan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi bonus demografi dan menyerap angka pengangguran.
C. Ragam Tantangan Dunia Kerja di Indonesia
Tantangan pertama yang belum terselesaikan adalah kualitas pendidikan yang belum merata di semua daerah. Kualitas pendidikan ini tidak dapat dilepaskan dari fasilitas pendidikan yang berbeda di setiap wilayah, tenaga pengajar profesional yang belum merata, dan kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kualitas pendidikan ini menjadi masalah krusial, terlebih lagi dengan pengembangan karakter manusia yang diharapkan tangguh dan adaptif.
Pemerintah juga perlu menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kreativitas. Indonesia memerlukan SDM yang adaptif, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Dengan demikian, pemerintah tidak akan terbebani dengan banyaknya pengangguran dalam negeri sebab sebagian dari mereka sudah bisa bersaing secara global.
Demi meningkatkan kualitas SDM, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyosialisasikan sekolah kejuruan serta memperbaiki kualitas pendidikan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan saat ini juga perlu dilengkapi dengan keterampilan yang sesuai dengan dunia digital.
Saat ini, jumlah SMK dengan spesialisasi di bidang digital masih minim, padahal keterampilan ini sangat relevan dengan permintaan pasar kerja modern. SMK yang memiliki kejuruan digital marketing akan memiliki lulusan yang bekerja di bidang TIK (teknologi informasi dan komunikasi).
Lulusan SMK yang belajar digital marketing bisa bekerja menjadi spesialis pemasaran digital, manajer media sosial, spesialis SEO, koordinator pemasaran online, dan ahli analisis data pemasaran. Pemerintah perlu memastikan kurikulum SMK selaras dengan kebutuhan industri digital melalui kolaborasi dengan sektor swasta.
Selain pendidikan, salah satu cara meningkatkan kualitas SDM adalah memperbaiki gizi dan kesehatan. Masalah mendasar seperti gizi buruk perlu diantisipasi oleh pemerintah dan stakeholder. Pemerintah perlu menggiatkan kembali fungsi Puskesmas dan Posyandu sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Bahkan, Posyandu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Petugas Posyandu bisa memantau perkembangan kesehatan ibu dan anak dari waktu ke waktu. Salah satu tugas Posyandu adalah berperan penting dalam pencegahan gizi buruk dan menjaga kesehatan ibu hamil serta menyusui.
Di tengah permasalahan ekonomi yang tidak stabil, tentu golongan pekerja menuntut kenaikan upah. Namun, tuntutan kenaikan upah tidak bisa diselesaikan dengan sederhana. Meningkatnya upah pekerja tentu akan berimbas pada biaya operasional perusahaan.
Jika perusahaan tidak bisa mengelola operasional dengan baik, akibat terburuk tentu saja kembali terjadi PHK dan meningkatnya jumlah pengangguran. Di sisi lain, serapan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal karena kurangnya keterampilan yang relevan sesuai dengan kebutuhan industri.
Produktivitas Indonesia belum seperti negara industri seperti Jepang dan Korea. Dalam mempertahankan usahanya, setiap pengusaha dituntut untuk terus mengembangkan inovasi dan menguasai teknologi. Akses luas terhadap internet dan perangkat digital dapat membantu setiap orang untuk mengatasi penguasaan teknologi. Mari katong baku jaga!
