Oleh: Ir. Fransiscus Go, diambil dari buku Mengakhiri Era Tenaga Kerja Murah
Infrastruktur yang Memadai dalam Mendukung Pengembangan Tenaga Kerja
Di jantung Ibu Kota, tepatnya di Duren Sawit, Jakarta Timur, berdiri bangunan SMK 48. Tujuh ruang kelas di sekolah tersebut memiliki plafon yang nyaris ambrol. Kondisi itu masih terdokumentasi hingga Maret 2013. Jika kondisi sekolah di jantung Ibu Kota saja demikian, bagaimana dengan sekolah-sekolah di daerah?
Mari kita beralih ke Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan. Kabar Sumatera pernah menulis tentang sebuah Madrasah Ibtidaiyah di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Buay Rawan, yang bangunannya terbuat dari papan dan telah dimakan rayap. Minimnya ventilasi, ditambah atap yang terbuat dari seng dan genteng, membuat ruang kelas terasa pengap dan panas.
Masih ada ratusan sekolah lain yang kondisinya lebih memprihatinkan, bahkan mungkin ribuan. Persoalan tersebut belum termasuk sarana transportasi menuju sekolah yang tidak memadai serta kekurangan guru di sejumlah daerah. Padahal, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran pemerintah pusat dan daerah. Namun, kenyataannya, masih banyak sekolah yang memiliki bangunan tidak layak. Jangankan laboratorium untuk praktikum, ketersediaan buku pelajaran pun belum tentu merata bagi seluruh siswa. Padahal, pengembangan tenaga kerja yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang bermutu.
Pada tingkat satuan pendidikan, sekolah setiap tahun menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sebagai gambaran perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya operasional. Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi secara serius, terutama dalam pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, serta pelatihan. Pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara disiplin, transparan, dan sesuai dengan peruntukannya.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga bergantung pada tersedianya infrastruktur fisik dan nonfisik yang mendukung pengembangan tenaga kerja. Melalui pendidikan, siswa dibekali pola pikir, sikap, karakter, dan keterampilan agar mampu menjadi individu yang berkualitas. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila proses pembelajaran didukung fasilitas yang memadai. Ketersediaan buku, alat peraga, dan laboratorium menjadi kebutuhan penting untuk memperkenalkan peserta didik pada situasi serta lingkungan kerja yang sesungguhnya.
Setelah menyelesaikan pendidikan formal dan memperoleh ijazah, lulusan dapat mempersiapkan diri memasuki dunia kerja melalui program magang. Pengalaman tersebut mungkin tidak selalu semenarik kisah Billy McMahon dan Nick Campbell dalam film The Internship yang berlatar kantor Google. Namun, magang dapat memberikan gambaran nyata mengenai ritme kerja, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan di lingkungan profesional.
“Pengalaman saya magang di peternakan sapi, meskipun awalnya menyebalkan karena harus ikut membersihkan kandang, benar-benar bermanfaat. Berkenalan dengan kotoran sapi, memerah susu, memberi makan ternak, hingga menyuntik sapi membuat saya tidak kaku lagi ketika akhirnya diterima bekerja sungguhan di peternakan yang lebih besar,” kata Asri, lulusan S-1 Peternakan, saat menceritakan pengalaman magangnya di Pangalengan, Jawa Barat.
Pengalaman serupa dirasakan Khairunisa, lulusan jurusan komunikasi dari sebuah universitas swasta di Jakarta. Ia menceritakan bagaimana pengalaman magang membantunya memahami keterampilan jurnalistik yang sebelumnya hanya dipelajari secara teori.
“Saya membuat berita betulan, salah-salah terus. Diajarin bagaimana membuat kalimat SPOK, hahaha. Itu kan pelajaran waktu SD, tapi kadang-kadang susah diterapkan. Namun, akhirnya bisa juga dan disiarkan di radio waktu magang. Wow, senangnya… akhirnya saya juga bekerja di radio itu,” tuturnya.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa magang dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Namun, akses terhadap pendidikan dan pelatihan juga harus menjadi perhatian. Kondisi geografis Indonesia yang luas masih menjadi tantangan bagi pemerataan layanan pendidikan. Di Lebak, Banten, misalnya, anak-anak sekolah dasar harus meniti jembatan gantung yang rusak untuk mencapai sekolah. Kondisi berbahaya seperti ini berisiko menghambat akses pendidikan dan meningkatkan kemungkinan anak putus sekolah. “Ya, kita saja yang tua-tua takut. Bagaimana mungkin membiarkan anak-anak mempertaruhkan nyawa mereka? Daripada nyemplung, kalau saya ya mending melarang anak ke sekolah,” kata Chaeri dari Tangerang ketika dimintai tanggapan mengenai kondisi anak-anak sekolah di kabupaten tetangganya. Selain akses transportasi, pemerataan tenaga pendidik berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan wilayah juga perlu menjadi perhatian bersama.
Di sisi lain, pengembangan kemitraan antara pemerintah dan swasta dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Kemudahan perizinan dan dukungan bagi perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja lokal dapat membuka peluang pelatihan serta penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut perlu diikuti pengembangan kurikulum berbasis praktik terbaik (best practices) yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan mampu bersaing.
Sebagai contoh, pengembangan kurikulum berbasis industri kelautan melalui konsep “Mina Bahari” dapat menjadi pilihan bagi peserta didik di Maluku yang memiliki potensi sumber daya laut besar. Dengan pendekatan tersebut, generasi muda diharapkan tidak sekadar menjadi penonton, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi di wilayahnya. Pada 2013, Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Sharif Cicip, menyampaikan bahwa pengembangan kawasan konservasi perairan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan Standar Kompetensi Kerja Khusus pada tahun tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan.
Selain fasilitas dan kurikulum, kapasitas tenaga pendidik menjadi faktor penting dalam mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja. Peningkatan kompetensi guru dan instruktur perlu dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan, serta dukungan peralatan kerja yang memadai. Perbaikan sistem manajemen dan administrasi, penerapan standar kinerja, evaluasi berkala, serta penempatan tenaga pendidik sesuai kebutuhan juga diperlukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Pengembangan kapasitas tenaga pendidik dapat dimulai dengan menetapkan tujuan dan target kerja, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan tugas, menentukan indikator kinerja, serta menyusun rekomendasi perbaikan. Sebelum mempersiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi, para pendidik dan instruktur juga harus memiliki standar kompetensi yang jelas. Seorang pelatih fotografi, misalnya, harus menguasai keterampilan fotografi, sebagaimana instruktur memasak harus memiliki kemampuan yang memadai di bidangnya.
“Layaknya orang mengajari memotret, maka ia harus bisa memotret. Atau sebelum mengajari memasak, ya mesti bisa. Itu tidak sekadar bisa, tetapi harus kompeten dan, yang lebih penting, memiliki sertifikasi untuk membagi ilmu,” kata seorang pelatih di balai latihan kerja. Ia menambahkan bahwa sertifikasi dapat menjadi salah satu jaminan mutu dalam proses transfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta pelatihan.
Oleh karena itu, tenaga pendidik dan instruktur perlu memperoleh sertifikasi kualifikasi serta kompetensi, pembinaan berkelanjutan, perlindungan, penghargaan, dan dukungan organisasi profesi yang menjunjung kode etik. Program sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk memperkuat profesionalisme tenaga pendidik melalui standar penyelenggaraan, persyaratan, penilaian, evaluasi, dan pemberian tunjangan. Tunjangan tersebut diharapkan turut mendorong peningkatan kompetensi dan kualitas pengajaran. Pada akhirnya, pengembangan tenaga kerja yang unggul tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh dukungan infrastruktur pendidikan, akses pelatihan yang merata, kurikulum yang relevan, serta tenaga pendidik yang kompeten. Seluruh unsur tersebut perlu berjalan beriringan agar pendidikan benar-benar mampu melahirkan tenaga kerja yang mandiri, produktif, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.
