Oleh: Ir. Fransiscus Go, diambil dari buku Mengakhiri Era Tenaga Kerja Murah
Menambah Infrastruktur Pengembangan
Evaluasi terhadap regulasi perlu terus dilakukan, termasuk yang berkaitan dengan penyediaan dan pengembangan infrastruktur peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pembenahan terutama diperlukan dalam kebijakan alokasi dan penyaluran anggaran agar lebih tepat sasaran serta merata di berbagai daerah.
Alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mengembangkan sekaligus meningkatkan kualitas dan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah. Selain itu, regulasi mengenai output dan outcome BLK perlu dievaluasi, diikuti dengan percepatan sertifikasi instruktur pelatihan serta peningkatan kapasitas regulator dalam menyusun metode pengembangan kompetensi tenaga kerja.
Infrastruktur pengembangan tidak hanya mencakup sarana dan prasarana fisik, tetapi juga aspek nonfisik. Infrastruktur fisik meliputi bangunan pendidikan dan pelatihan, peralatan dan alat peraga, fasilitas laboratorium, bahan ajar, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Sementara itu, infrastruktur nonfisik mencakup ketersediaan dan kompetensi instruktur, metodologi pendidikan dan pelatihan, kurikulum dan silabus, serta kapasitas tenaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan kompetensi.
Pengadaan dan penyediaan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, tanggung jawab pengembangannya tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Dunia usaha, industri, dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilibatkan melalui kerja sama yang saling menguntungkan.
Dengan kolaborasi tersebut, pengembangan infrastruktur pelatihan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Penguatan BLK dan ekosistem pelatihan harus diarahkan pada kebutuhan industri, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan siap bersaing.
Mengoptimalkan Sinergi Antarkementerian dan Lembaga
Peningkatan kualitas tenaga kerja juga membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antarkementerian dan lembaga. Sinergi dapat diperkuat melalui regulasi yang memberikan apresiasi terhadap berbagai bentuk kerja sama dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi di lapangan.
Upaya tersebut perlu disertai dengan sosialisasi dan evaluasi secara berkala untuk mengukur manfaat kerja sama, baik antarkementerian dan lembaga maupun antara pemerintah dengan dunia usaha dan industri.
Optimalisasi peran, komitmen, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu dibangun sebagai bagian dari budaya kerja nasional. Langkah ini penting untuk memastikan berbagai program peningkatan kualitas tenaga kerja berjalan secara efektif dan tidak saling tumpang tindih.
Koordinasi yang kuat juga diperlukan untuk menghindari ego sektoral yang dapat menghambat pencapaian target nasional. Dengan pembagian peran yang jelas dan kerja sama yang konsisten, kebijakan pengembangan kompetensi tenaga kerja dapat berjalan lebih terintegrasi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
